Ruko dua lantai, kantor konsultan kecil, showroom motor, atau warung makan sering dirancang dengan pola pikir rumah: hitung kamar, cek KDB, selesai. Padahal begitu bangunan dipakai untuk usaha, pertanyaannya bertambah. Siapa saja yang masuk ke bangunan? Bagaimana mereka keluar saat ada kebakaran? Di mana tamu memarkir kendaraan? Bisakah pengguna kursi roda masuk?
Artikel ini tidak memberi angka teknis. Angka seperti jumlah parkir, lebar tangga, atau jumlah APAR ditentukan oleh peraturan dan standar yang rinciannya bisa berbeda per daerah. Tugas kita di tahap pra-desain adalah tahu apa yang harus ditanyakan dan ke mana bertanya.
1. Tetapkan fungsi dan klas bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 membagi fungsi bangunan gedung menjadi lima: hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta khusus. Bangunan fungsi usaha adalah bangunan yang fungsi utamanya tempat kegiatan usaha. PP yang sama juga mengenal fungsi campuran, yaitu bangunan dengan lebih dari satu fungsi. Ruko yang lantai bawahnya toko dan lantai atasnya tempat tinggal adalah contoh yang umum.
Selain fungsi, ada klasifikasi. PP 16/2021 menyebut tujuh dasar klasifikasi: kompleksitas, permanensi, risiko bahaya kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan klas bangunan. Klas bangunan dibagi dari klas 1 sampai klas 10. Definisi tiap klas tercantum dalam peraturan teknis, misalnya Permen PU 29/PRT/M/2006 dan Permen PU 26/PRT/M/2008:
- Klas 5, bangunan kantor: untuk usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial di luar klas 6, 7, 8, dan 9.
- Klas 6, bangunan perdagangan: toko atau bangunan lain untuk penjualan barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung masyarakat. Contohnya termasuk ruang makan, kafe, restoran, salon, pasar, ruang penjualan, dan ruang pamer.
Jadi kantor kecil umumnya masuk klas 5, sedangkan restoran dan showroom masuk klas 6. Klas ini penting karena persyaratan teknis, terutama proteksi kebakaran, mengacu padanya. Bangunan campuran bisa punya lebih dari satu klas. Pastikan penetapan klas dengan dinas yang menangani PBG di daerah Anda.
2. Cek zonasi dan KKPR
Bangunan harus didirikan di lokasi yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau RDTR belum ada, acuannya rencana tata ruang yang lain. Lahan di zona perumahan belum tentu boleh dipakai untuk restoran atau showroom, walaupun rumah di sebelahnya sudah membuka usaha.
Untuk kegiatan berusaha, kesesuaian ini dinyatakan lewat KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), yang diatur dalam PP 21 Tahun 2021. Bentuknya dua:
- Konfirmasi KKPR, bila lokasi sudah punya RDTR.
- Persetujuan KKPR, bila acuannya rencana tata ruang selain RDTR.
Bagi perancang, yang penting: jangan mulai mendesain sebelum tahu zona lahan dan apakah kegiatan yang direncanakan diizinkan di sana.
3. Hitung batas intensitas
KDB, KLB, KDH, dan GSB berlaku sama seperti pada rumah, tetapi nilainya bisa berbeda untuk zona komersial atau koridor jalan tertentu. Nilai untuk sebuah lahan dimuat dalam Keterangan Rencana Kota (KRK). Cara menghitungnya ada di artikel KDB, KLB, KDH, dan GSB dengan contoh lahan 10 × 20 m.
Satu hal yang sering terlupa pada bangunan usaha: halaman depan tidak hanya untuk taman. Area parkir, bongkar muat, dan jalur pejalan kaki ikut berebut lahan terbuka yang sama dengan KDH. Hitung semuanya sejak awal.
4. Parkir
PP 16/2021 menyebut tempat parkir sebagai salah satu prasarana dan sarana bangunan gedung. Permen PUPR 14/PRT/M/2017 menyebut pertimbangannya, antara lain fungsi bangunan, kapasitas kendaraan, dan pemisahan jalur kendaraan dari pejalan kaki. Jumlah satuan ruang parkir yang wajib disediakan biasanya ditetapkan peraturan daerah dan dihitung dari fungsi dan luas lantai.
Tanyakan ke dinas setempat: berapa kebutuhan parkir untuk fungsi Anda, apakah parkir di badan jalan diperbolehkan (sering tidak), dan apakah perlu area bongkar muat. Untuk showroom mobil, perhatikan juga jalur kendaraan masuk ke ruang pamer.
5. Akses dan sarana evakuasi
Permen PUPR 14/PRT/M/2017 mengatur kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan. Isinya mencakup hubungan horizontal (pintu, selasar, koridor), hubungan vertikal (tangga, ram, lift), dan sarana evakuasi. Sarana evakuasi terdiri dari akses eksit, eksit, dan eksit pelepasan, ditambah sarana pendukung seperti sistem peringatan bahaya, pencahayaan eksit, tanda arah, dan titik berkumpul.
Peraturan ini mengecualikan rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana dari kewajiban sarana evakuasi. Ruko, kantor, showroom, dan restoran tidak termasuk pengecualian itu. Di tahap pra-desain, tanyakan pada diri sendiri:
- Berapa orang yang mungkin ada di tiap lantai pada jam ramai?
- Dari titik terjauh, ke mana orang berjalan untuk keluar? Apakah ada jalan keluar kedua?
- Apakah tangga di ruko deret bisa dipakai pengunjung, atau hanya tangga sempit di belakang?
6. Proteksi kebakaran dasar
Persyaratan teknisnya ada di Permen PU 26/PRT/M/2008 tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Peraturan ini memakai klasifikasi klas 1 sampai 10 tadi. Isinya mencakup:
- Akses pemadam: jalan akses untuk mobil pemadam, hidran halaman, dan pasokan air.
- Sarana penyelamatan: eksit, pintu, tangga kebakaran, dan jalur ke luar.
- Proteksi pasif: konstruksi tahan api, penghalang api dan asap.
- Proteksi aktif: APAR, sistem pipa tegak, sprinkler, alarm dan deteksi kebakaran, serta pengendalian asap.
Mana yang wajib untuk bangunan Anda bergantung pada klas, luas, dan tinggi bangunan. Jangan menebak. Konsultasikan ke dinas pemadam kebakaran atau ahli proteksi kebakaran, terutama untuk restoran yang memakai kompor gas.
7. Aksesibilitas penyandang disabilitas
Permen PUPR 14/PRT/M/2017 mewajibkan prinsip desain universal yang mempertimbangkan penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Elemen yang disebut antara lain ram, jalur pemandu, toilet dengan ruang manuver kursi roda, rambu, dan tempat parkir. Kewajibannya dibedakan menurut fungsi dan klasifikasi bangunan.
Yang paling sering bermasalah pada ruko dan restoran kecil adalah beda tinggi lantai dengan trotoar. Lantai toko yang dinaikkan beberapa anak tangga membuat pintu masuk tidak bisa dilewati kursi roda. Sisakan ruang untuk ram sejak denah pertama, karena ram butuh panjang yang tidak sedikit.
8. Kebutuhan khusus restoran dan showroom
Restoran
- Dapur: pisahkan alur bahan mentah, masak, cuci, dan saji. Tentukan letak dapur sebelum letak meja.
- Exhaust: asap dan bau dapur harus dibuang ke tempat yang tidak mengganggu tetangga. Siapkan jalur saluran (duct) ke atap atau fasad belakang sejak awal, karena sulit ditambahkan setelah pelat dicor.
- Penangkap lemak (grease trap): air limbah dapur mengandung minyak dan lemak yang bisa menyumbat saluran. Sediakan tempat untuk penangkap lemak yang mudah dibuka dan dibersihkan. Tanyakan persyaratannya ke dinas atau pengelola kawasan.
- Gas dan listrik: catat kebutuhan tabung atau pipa gas dan daya listrik untuk peralatan dapur.
Showroom
- Bentang: ruang pamer biasanya ingin bebas kolom. Bentang yang lebar memengaruhi ukuran balok dan tinggi lantai, jadi bicarakan dengan ahli struktur sejak awal.
- Beban lantai: mobil, motor, atau barang berat yang dipajang di lantai atas memerlukan beban rencana yang lebih tinggi daripada hunian. Nilainya ditentukan perencana struktur berdasarkan standar pembebanan yang berlaku.
- Bukaan dan akses barang: pintu dan jalur masuk harus cukup untuk barang terbesar yang dipajang.
Ringkasan daftar cek
| Yang dicek | Pertanyaan kunci | Cari di |
|---|---|---|
| Fungsi dan klas | Usaha atau campuran? Klas berapa? | PP 16/2021, Permen PU 26/2008, dinas PBG |
| Zonasi | Kegiatan ini boleh di zona lahan? | RDTR, KKPR |
| Intensitas | KDB, KLB, KDH, GSB, tinggi? | KRK |
| Parkir | Berapa ruang parkir dan bongkar muat? | Peraturan daerah |
| Evakuasi | Ke mana orang keluar? Berapa eksit? | Permen PUPR 14/2017, Permen PU 26/2008 |
| Kebakaran | Sistem aktif dan pasif apa yang wajib? | Permen PU 26/2008, dinas pemadam kebakaran |
| Aksesibilitas | Ram, toilet, parkir untuk disabilitas? | Permen PUPR 14/2017 |
| Restoran, showroom | Exhaust, lemak, bentang, beban? | Ahli MEP dan struktur, dinas setempat |
Mencobanya di Octonaut
Octopus Studio bisa membantu sebagian dari daftar di atas. Di tab Pengguna & program, pilih Fungsi bangunan: Hunian, Ruko, Kantor kecil, Showroom, atau Restoran.
Yang bisa dipakai untuk bangunan usaha:
- Tab Aturan daerah untuk mencatat kabupaten atau kota, zona peruntukan, KDB, KLB, KDH, maksimal lantai, tinggi maksimal, dan GSB depan, samping, belakang, beserta sumber datanya (resmi dari KRK/KKPR atau perkiraan).
- Bagian Batas untuk lahan ini yang menghitung tapak maksimal, luas lantai maksimal, dan ruang hijau minimal.
- Program ruang awal sesuai fungsi, dari jumlah staf, kursi pengunjung, luas area usaha atau pamer, dan parkir. Contohnya area makan, dapur, gudang bahan, dan toilet pengunjung untuk restoran. Tabelnya bisa diubah manual.
- Pengecekan zona yang menyesuaikan fungsi: zona perdagangan, jasa, atau campuran ditandai sesuai, dengan pengingat untuk memastikan kegiatan Anda diizinkan di tabel kegiatan RDTR.
Batasnya:
- Luas ruang awal memakai angka kasar (misalnya sekitar 6 m² per staf dan 1,5 m² per kursi makan), bukan standar. Sesuaikan dengan kebutuhan klien dan aturan yang berlaku.
- Program ruang hanya mengenal lantai 1 dan 2.
- Tidak ada pengecekan parkir menurut perda, klas bangunan, sarana evakuasi, proteksi kebakaran, atau aksesibilitas.
Jadi pakai Octopus Studio untuk catatan aturan daerah, hitungan intensitas, dan program ruang awal. Daftar cek di artikel ini tetap perlu Anda kerjakan bersama dinas dan ahli terkait.
Sumber
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (JDIH BPK, status: berlaku). Fungsi bangunan dan fungsi campuran (Pasal 4–6), lokasi sesuai RDTR (Pasal 8), klasifikasi dan klas 1–10 (Pasal 9–10), tempat parkir sebagai prasarana (Pasal 50).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (peraturan.go.id), Pasal 1 angka 17–19: definisi KKPR, Konfirmasi KKPR, dan Persetujuan KKPR.
- Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (JDIH BPK, status: berlaku). Klasifikasi klas 1–10, definisi klas 6, serta komponen proteksi aktif, pasif, dan sarana penyelamatan.
- Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (salinan arsip Teknik Sipil UGM). Definisi klas 5 dan klas 6.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Klinik Konstruksi DIY). Desain universal (Pasal 5), hubungan horizontal dan vertikal, sarana evakuasi dan pengecualiannya (Pasal 24), prasarana dan sarana (Pasal 36), parkir (Pasal 51).
- Fitur Octopus Studio mengacu pada tampilan dan kode Octopus Studio pada tanggal artikel ini diperbarui.